Batam,potretkepri.com-Badan Pengusahaan (BP) Batam, akan membatalkan pengalokasian lahan terhadap lahan bermasalah,apalagi yang masih dalam proses pengurusan ijin.demikian diutarakan oknum BP-Batam yang tidak bersedia namanya dimuat.
” jika dalam pengurusan sudah bermasalah ,pengalokasian lahan itu pasti dibatalkan ” ujarnya.
Dikatakannya,persoalan lahan yang sering terjadi menjadi temuan bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI,ditambah lagi BP-Batam lagi dalam sorotan serta sedang diaudit BPK,maka tentu saja tidak ada yang berani macam-macam mengenai pengalokasian lahan.
” masalah persoalan lahan , menjadi temuan BPK,sehingga jika ada lahan yang pengurusannya bermasalah dipastikan di cansel ” sambungnya.
Sementara itu,Jacobus Silaban SH merasa dizolimi oleh oknum pengusaha kayu yang sebelumnya memberinya kuasa untuk mengurus lahan seluas 3,5 Ha yang UWTO-nya telah dibayar sebesar 10 persen.
Awalnya,pengusaha ilegal loging itu mengajukan permohonan lahan ke BP-Batam yang diduga di back up oknum DPRD Batam.meski letak lahan itu belum jelas dimana,namun BP-Batam mengabulkan`nya dengan menerbitkan surat jawaban pengalokasian lahan.
Jacobus Silaban SH sebagai penerima kuasa pengurusan lahan seluas 3,5 Ha ini mengatakan ,terkait pengurusan lahan ini ada aliran dana berupa fee yang diduga mengalir kepada oknum DPRD Batam dengan nilai ratusan juta rupiah yang dicairkan melalui cek tunai di bank Mandiri.
” saya sudah menanyakannya kepada yang bersangkutan ,dan yang bersangkutan mengakui jika dana fee ratusan juta itu masih dia pegang ” ucapnya.(red)
